| Detail | Keterangan |
|---|---|
| Penulis | Philipus M. Hadjon, dkk. |
| ISBN | 978-979-420-323-1 |
| Edisi | Cetakan Keenambelas, Juli 2024 |
| Tebal | xii + 384 halaman |
| Ukuran | 14,5 cm × 21 cm |
| Cover | Soft Cover |
| Penerbit | Gadjah Mada University Press |
Deskripsi Konten:
Buku ini membahas objek kajian hukum administrasi, yakni pemerintahan (bestuur), yang mencakup lingkungan kekuasaan negara di luar legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan prinsip negara hukum dan demokrasi, menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus melibatkan partisipasi aktif mereka.
Instrumen Pemerintahan yang Dibahas:
- Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking)
- Rencana (het plan)
- Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregels)
- Perjanjian Kebijaksanaan (beleidsovereenkomst)
- Tindakan Nyata (feitelijk handeling)
- Sanksi dalam Hukum Administrasi
Fokus Perlindungan Hukum:
Bab 10 mengulas tinjauan umum perlindungan hukum, dilanjutkan pembahasan mendalam tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mekanisme penyelesaian sengketa administrasi.
Definisi:
- Bestuur: Kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan fungsi eksekutif.
- Beschikking: Keputusan hukum bersifat individual dan konkret oleh instansi pemerintah.
- Beleidsregels: Peraturan kebijakan yang mengikat secara internal dalam pemerintahan.
- Peradilan Tata Usaha Negara: Lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa administrasi negara.
Buku ini cocok untuk mahasiswa, praktisi hukum, dan pemerhati kebijakan publik yang ingin memahami dinamika hukum administrasi di Indonesia.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.
